Rapat Kerja Nasional Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan setelah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 ditetapkan untuk menjamin keberlanjutan hasil-hasil pembangunan yang pesat ke depan. Mengawal capaian positif pembangunan sektor LHK dalam upaya membangun Indonesia untuk menjadi lebih baik. Bukti konkret ini telah ditunjukkan melalui beberapa indikator, diantaranya: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional dengan kategori baik; Ratifikasi Paris Agreement melalui UU 16 tahun 2016; Ratifikasi Konvensi Minamata melalui UU 11 tahun 2017; Peningkatan PNBP sektor kehutanan mencapai hampir Rp 5 Triliyun; Indonesia bebas bencana asap kebakaran lahan dan hutan; Peningkatan kunjungan wisata ke kawasan konservasi alam lebih dari 6 juta kunjungan; Distribusi ruang untuk rakyat melalui Tanah Objek Reforma Agraria mencapai 800 ribu ha; dan yang paling penting upaya pemberian akses kelola kawasan hutan untuk rakyat melalui Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan bentuk kemitraan lainnya dengan capaian lebih dari 1,3 juta ha.
Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 19 s/d 20 Februari 2018 yang bertempat di Auditorium Manggala Wanabakti, salah satunya bertujuan untuk membangun pemahaman bersama terhadap isu strategis sektor LHK dan berbagai upaya tematik yang dilakukan di tahun 2018 serta membangun komitmen para pihak un tuk menjaga kesinambungan pelaksanaan Prioritas Nasional di tahun 2018 dan tahun 2019. Urgensi dan relevansi Sektor LHK dalam RKP 2019 ialah rancangan program dan kegiatan LHK 2019 akan disusun dengan memperlihatkan aspek keberlanjutan dan sinergi lintas program dan lintas sektor. Isu strategis sektor LHK yang mengemuka saat ini dan kedepan meliputi pengelolaan hutan secara lestari dan pengelolaan lingkungan yang meliputi antara lain perhutanan sosial, reforma agraria, keekonomian SDH dan jasa lingkungan, perlindungan dan konservasi hutan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan penguatan tata kelola perlu dirumuskan untuk mencapai pertumbuhan pembangunan yang berkualitas.
Kepala Badan P2SDM dalam acara yang dihadiri oleh seluruh pejabat Eselon 1, 2 dan 3 lingkup KLHK serta Perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu dan Kementerian ATR dengan total peserta mencapai 500 orang tersebut, diagendakan menjadi pembicara pada sesi diskusi dengan tema “Penguatan Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan” dan “Rapat Koordinasi Teknis RAPS (Reforma Agraria Perhutanan Sosial)”.